Jember, pkbjember.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember menyoroti keras komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Jember dalam merespons bencana banjir. Sorotan utama diarahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember yang dinilai ikut berbicara di luar kewenangannya.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, menyebut langkah Kepala Bapenda, Achmad Imam Fauzi, yang memberikan pernyataan publik soal banjir sebagai tindakan yang tidak tepat. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Penanganan banjir itu ranah teknis. Yang seharusnya bicara adalah OPD yang memang memiliki kewenangan, seperti BPBD atau Dinas PU Bina Marga. Ketika Bapenda ikut bicara, itu jelas keluar jalur,” tegas Candra, Kamis (18/12).
Candra menilai pola komunikasi publik semacam ini berpotensi membingungkan masyarakat sekaligus memperlihatkan lemahnya koordinasi internal di tubuh Pemkab Jember. Ia menegaskan, setiap OPD semestinya fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Tak hanya persoalan banjir, Fraksi PKB juga menyoroti pernyataan Kepala Bapenda yang menyentuh isu perizinan dan fungsi sungai. Hal tersebut dinilai semakin memperkuat kesan adanya pelampauan kewenangan.
“Urusan perizinan itu domain PTSP. Bapenda seharusnya fokus pada tugas utama, yaitu perencanaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Apalagi saat ini PAD justru mengalami penurunan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB mendesak Bupati Jember untuk segera mengambil langkah tegas. Teguran dinilai perlu agar koordinasi antar OPD kembali tertib dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan.
“Kami meminta Bupati melakukan peneguran agar ke depan OPD tidak saling mengambil peran. Penanganan persoalan publik harus jelas dan terukur,” pungkas Candra.
Fraksi PKB menegaskan, pembenahan tata kelola dan komunikasi publik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif serta tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Reporter: Irwansyah Giovani
Editor: Maftahul Huda
 DPRD Jember menyoroti keras komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Jember dalam merespons bencana banjir.){kind=link}