Jember, pkbjember.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Jember menyatakan dukungan dan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Dalam sidang paripurna DPRD yang digelar Jumat malam (4/7/2025), Fraksi PKB menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar tumpukan kertas, tapi harus benar-benar menyentuh kehidupan rakyat di bawah.
“RPJMD ini bukan hanya soal angka, grafik, atau retorika politik. Yang paling penting: apakah program di dalamnya mampu mengangkat derajat hidup petani, buruh, pedagang kecil, anak muda yang butuh kerja, serta warga miskin yang belum tersentuh pembangunan,” ujar Anggun Tri Utami, juru bicara Fraksi PKB.
PKB menyebut, keberpihakan kepada kaum mustadhafin—mereka yang lemah, tertindas, dan selama ini tertinggal—harus menjadi nafas utama dari setiap program daerah lima tahun ke depan. Sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat, PKB menyatakan tidak akan pernah lelah menyuarakan kebutuhan mereka yang selama ini terpinggirkan.
“Bagi PKB, memperjuangkan rakyat bukan soal pencitraan, tapi tanggung jawab moral dan amanat spiritual. Kami hadir bukan untuk duduk nyaman di kursi dewan, tapi untuk berdiri bersama rakyat kecil,” tegas Ketua Fraksi PKB, M. Itqon Syauqi.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB menilai bahwa RPJMD 2025–2029 harus menyasar persoalan nyata: dari ketimpangan ekonomi antarwilayah, masalah infrastruktur dasar, dampak perubahan iklim, hingga rendahnya serapan tenaga kerja lokal.
PKB meminta agar setiap kebijakan tidak dibuat dari balik meja, tapi lahir dari suara warga di desa-desa, pasar, gang sempit, hingga pemukiman yang belum pernah tersentuh pembangunan.
Fraksi PKB juga mendorong adanya kolaborasi erat antara Bupati dan DPRD untuk memastikan seluruh janji pembangunan tidak hanya jadi wacana lima tahunan. Rakyat menunggu bukti, bukan janji.
ami tidak akan diam jika pembangunan keluar jalur atau menjauh dari rakyat. Tapi kami juga akan mendukung penuh jika arah kebijakan berpihak pada masyarakat kecil,” ucap Anggun Tri Utami.
Fraksi PKB juga mendorong adanya kolaborasi erat antara Bupati dan DPRD untuk memastikan seluruh janji pembangunan tidak hanya jadi wacana lima tahunan. Rakyat menunggu bukti, bukan janji.
“Kami tidak akan diam jika pembangunan keluar jalur atau menjauh dari rakyat. Tapi kami juga akan mendukung penuh jika arah kebijakan berpihak pada masyarakat kecil,” ucap Anggun Tri Utami.
Menutup pandangan akhirnya, Fraksi PKB menyampaikan bahwa mereka menerima dan menyetujui RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029. Namun mereka menegaskan, persetujuan ini bukan cek kosong—akan ada pengawalan ketat agar program-program dalam RPJMD benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.
Reporter: Irwansyah GIE
Editor: Maftahul Huda
