Sumbersari, pkbjember.id – Komisi D DPRD Jember mendorong percepatan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan agar menghasilkan data yang akurat dan sinkron antar lembaga.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, dalam rapat bersama Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jember di ruang Komisi D, Selasa (28/4).
“Percepatan verval ini penting, tapi harus diiringi sinkronisasi agar bisa menjadi satu data yang valid,” ujarnya.
Ia juga menyoroti teknis pelaksanaan di lapangan. “Untuk wilayah yang ekstrem, sebaiknya ditugaskan kepada laki-laki yang tidak berhalangan syar’i. Selain itu, penyesuaian domisili juga perlu diutamakan agar pelaksanaan lebih efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hingga saat ini data hasil verval masih dalam proses. “Karena data dari dinas belum selesai, tentu belum bisa dievaluasi saat ini. Kami berharap segera dituntaskan agar bisa segera tersinkronisasi dengan dinas terkait,” imbuhnya.
Dinas Sosial mengakui masih adanya ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Program verval pun digelar dengan melibatkan ASN untuk mempercepat pemutakhiran data, termasuk penyesuaian penugasan antar wilayah agar lebih merata.
Sementara itu, PKH menegaskan bahwa mereka bukan pengelola data, melainkan pelaksana program bantuan dari Kementerian Sosial. Data yang digunakan tetap bersumber dari BPS, lalu diverifikasi ulang melalui pendampingan di masyarakat. PKH juga menyatakan siap bersinergi dan membantu program verval Pemerintah Kabupaten Jember.
Di sisi lain, BPS Jember menegaskan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis. Desil yang digunakan bukan kategori miskin atau tidak, melainkan pemetaan tingkat kesejahteraan yang bisa berubah.
Komisi D berharap proses verval segera rampung dan benar-benar menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat.
Reporter : Irwansyah GI
Editor : Maftahul Huda
 data kemiskinan agar menghasilkan data yang akurat dan sinkron antar lembaga.){kind=link}