Jember, pkbjember.id – Komisi D DPRD Kabupaten Jember mendorong percepatan pelaksanaan imunisasi serta optimalisasi layanan Universal Health Coverage (UHC) dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Selasa (5/5).

Ketua Komisi D, Sunarsih Khoris, menyampaikan bahwa pelaksanaan program kesehatan di Jember perlu terus diperkuat, baik dari sisi pencegahan maupun pelayanan.

Menurutnya, di lapangan masih ditemukan masyarakat yang harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan layanan rumah sakit. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh persoalan administrasi kependudukan.

“Ada warga yang tinggal di Jember tetapi belum memiliki KTP Jember, sehingga belum terdaftar dalam program UHC. Ini yang perlu kita benahi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Komisi D juga menekankan pentingnya percepatan program imunisasi sebagai langkah preventif dalam menekan risiko penyakit menular.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menjelaskan bahwa pelaksanaan imunisasi tahun 2026 dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan logistik dari pemerintah pusat. Pihaknya juga terus melakukan upaya sosialisasi serta menjalin kemitraan dengan sekolah untuk memperluas cakupan imunisasi anak.

Untuk kasus penyakit menular, Dinas Kesehatan mencatat adanya kasus demam berdarah dengan sejumlah kematian, baik akibat langsung maupun karena komplikasi, sehingga upaya pencegahan seperti fogging terus dilakukan guna menekan penyebaran. Sementara itu, kasus campak juga ditemukan namun tidak sampai menimbulkan kematian, sehingga pemerintah tetap mendorong pelaksanaan imunisasi sebagai langkah pencegahan.

Anggota Komisi D dari Fraksi PKB, Kyai Hafidi, menyampaikan bahwa keseimbangan antara layanan pengobatan dan pencegahan perlu menjadi perhatian.

“Program imunisasi disampaikan sudah berjalan, namun setelah kami konfirmasi ke rumah sakit, faktanya belum terlaksana. Ini perlu penjelasan dari Dinas Kesehatan,” tegas Kyai Hafidi.

Ia juga mendorong agar seluruh program kesehatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Ketua Komisi D menegaskan, sebagai mitra kerja, Dinas Kesehatan diharapkan terbuka dan tidak menutup-nutupi kondisi yang ada. Transparansi dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Kalau tidak transparan, rapat seperti ini tidak akan efektif,” ujar Sunarsih.

Karena dinamika rapat dinilai tidak produktif, rapat akhirnya dihentikan dan akan dijadwalkan ulang.

Reporter : Irwansyah GI

Editor : Maftahul Huda