Jember, pkbjember.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember menyampaikan pandangan umumnya terhadap dua rancangan peraturan daerah strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin, 23 Juni 2025. Kedua raperda tersebut adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Melalui juru bicaranya, Nurhuda Candra Hidayat, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Jember, termasuk keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun demikian, Fraksi PKB mengingatkan bahwa pencapaian tersebut harus menjadi pemicu untuk meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Opini WTP adalah bentuk standar akuntabilitas, bukan prestasi puncak. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran digunakan secara adil dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Nurhuda.

Baca Juga : Gus Rivqy: Akuisisi TikTok-Tokopedia Ancam UMKM, Jangan Biarkan Raksasa Digital Telan Pedagang Kecil

Fraksi PKB juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi lokal, seperti sektor pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi kreatif. Diversifikasi sumber pendapatan dan audit terhadap potensi pajak dan retribusi daerah dinilai perlu untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Terkait RPJMD 2025–2029, Fraksi PKB menyambut baik visi “Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju” yang dianggap merefleksikan pendekatan pembangunan yang lebih humanis dan empatik. Fraksi PKB berharap visi ini diterjemahkan dalam bentuk program nyata yang terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami memaknai kata ‘cinta’ dalam visi tersebut sebagai semangat untuk membangun dengan empati, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” lanjut Nurhuda.

Fraksi PKB menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan merata. Fraksi ini juga menyoroti perlunya sinergi lintas sektor untuk menjamin layanan dasar yang inklusif, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

“Kami mendorong agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan dasar dan keadilan sosial,” katanya.

Menutup pandangannya, Fraksi PKB menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan di Kabupaten Jember agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami hadir bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa arah pembangunan Jember berjalan dengan hati, akal sehat, dan tanggung jawab kepada rakyat,” pungkas Nurhuda.

Rapat Paripurna DPRD Jember kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Jember yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Reporter : Irwansyah GI

Editor : Maftahul Huda