pkbjember.id, 18 Juli 2025 — Pelayanan darah PMI Jember tengah menjadi perhatian setelah diketahui bahwa izin unit layanan kesehatannya kedaluwarsa sejak 16 Juli 2025. Situasi ini langsung mendapat respons cepat dari Komisi D DPRD Jember, khususnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB).

Ketua Komisi D, Sunarsi Khoris, mengingatkan pentingnya ketertiban administratif dalam pelayanan publik yang krusial seperti transfusi darah.

“Kami minta segera ditindaklanjuti. Jangan sampai hal administratif justru mengganggu pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat,” tegas Sunarsi saat bertemu jajaran PMI Jember.

Setiap harinya, PMI Jember mendistribusikan rata-rata 100 kantong darah untuk berbagai rumah sakit dan pasien yang membutuhkan. Ketua PMI Jember, dr. Paminto Tamrin, tidak menampik bahwa izin operasional belum diperpanjang, namun memastikan bahwa stok darah dalam kondisi aman dan pelayanan tetap berjalan normal.

“Kami mohon maaf, izinnya memang sedang kami proses. Tapi Alhamdulillah, tidak ada gangguan pelayanan. Stok darah masih mencukupi,” ungkap dr. Paminto.

Pihak PMI juga memastikan bahwa hingga saat ini belum diperlukan langkah kontigensi seperti permintaan bantuan stok dari PMI daerah sekitar.

“Distribusi masih lancar. Permintaan darah masih bisa kami penuhi dari stok internal kami,” tambahnya.

Tak hanya itu, perhatian juga mengarah ke Klinik Pratama milik PMI yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pengairan. Meski dihadapkan pada biaya operasional yang cukup besar, pihak PMI menyatakan klinik tetap beroperasi dan tidak akan ditutup.

Komisi D DPRD Jember menilai, keterlambatan perizinan ini harus segera dibenahi tanpa mengganggu pelayanan vital PMI yang berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat.

“PMI adalah mitra strategis di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Tapi soal administrasi tidak boleh diabaikan. Kami dari Komisi D F-PKB akan terus mengawal agar semua tertib dan cepat ditangani,” tutup Sunarsi.

Reporter : Irwansyah GI